Smartklik – Tak lama merayakan tahun baru 2026, 3 Januari 2026 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat telah melakukan serangan militer besar-besaran ke Venezuela dan bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya “telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu”. Trump menyampaikan klaim ini melalui unggahan di media sosial dan akan mengadakan konferensi pers terkait operasi itu.
Pemerintah Venezuela tentu mengecam serangan AS sebagai agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara mereka. Mereka menyatakan ini sebagai serangan terhadap wilayah Venezuela, bukan tindakan sah untuk menangkap pemimpin mereka. Pemerintah memobilisasi pertahanan nasional dan menyerukan mobilisasi rakyat. Wakil Presiden Venezuela meminta bukti bahwa Maduro masih hidup dan berada di lokasi yang diklaim oleh Trump.
Dunia internasional juga mengecam tindakan sepihak Amerika Serikat. Kuba mengecam serangan tersebut sebagai tindakan kriminal terhadap Venezuela dan menyerukan respons internasional. Rusia menyatakan kekhawatiran mendalam dan mengecam tindakan AS sebagai agresi bersenjata, serta menyerukan dialog. Begitupun Iran mengecam tindakan militer AS sebagai pelanggaran kedaulatan Venezuela.
Tanda-tanda Amerika Serikat akan melakukan serangan militer terlihat sejak penguatan kehadiran militernya di Laut Karibia selatan dekat Venezuela melalui apa yang disebut Operasi Southern Spear. Peningkatan besar-besaran pasukan, kapal, dan aset udara di kawasan tersebut, terutama di sekitar Puerto Rico dan Laut Karibia. Ini merupakan konsentrasi militer paling signifikan di wilayah itu sejak Perang Dingin.
Salah satu indikatornya adalah pengaktifan kembali bekas Pangkalan Angkatan Laut Roosevelt Roads di Puerto Rico, yang ditutup pada 2004 setelah Perang Dingin berakhir. Gambar satelit dan laporan menunjukkan aktivitas pesawat dan personel militer di lokasi tersebut, menandakan penggunaan kembali infrastruktur sebagai basis operasi militer dekat Venezuela.
AS juga dilaporkan mengerahkan berbagai kapal perang, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford dan beberapa kapal perusak kelas Arleigh Burke, serta pesawat tempur canggih seperti F-35, drone pengintai, dan pesawat patroli laut di kawasan itu.
Pemerintah AS menyatakan sebagian besar aktivitas ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memerangi perdagangan narkotika lintas laut yang dianggap mengalir dari Venezuela dan negara lain di sekitarnya ke AS, serta sebagai tekanan terhadap rezim Presiden Nicolás Maduro. Serangan terhadap kapal yang dituduh terkait kartel narkoba telah terjadi di perairan internasional, tetapi tindakan tersebut juga memicu kritik terkait legalitasnya dan meningkatnya ketegangan diplomatik.
Namun, pemerintah Venezuela mengecam apa yang mereka anggap sebagai tekanan militer dan ancaman perubahan rezim, menyatakan pengerahan militer AS sebagai pelanggaran kedaulatan mereka dan mengajukan permintaan sidang darurat di PBB. Kehadiran militer AS juga memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan dan global, dengan Rusia dan China mengecam tindakan AS sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas regional.
Dalam sejarahnya, Amerika Serikat telah sering terlibat dalam intervensi militer atau pergantian rezim di negara lain, baik secara terang-terangan maupun lewat operasi intelijen. Salah satu contoh paling jelas adalah invasi Panama 1989–1990, ketika AS melancarkan Operation Just Cause untuk menggulingkan diktator Manuel Noriega yang dituduh terlibat narkoba dan pelanggaran HAM. Noriega menyerah dan ditangkap.
Selain itu, CIA berperan dalam menggulingkan Presiden Guatemala Jacobo Árbenz pada 1954 dalam Operation PBSuccess, yang dipicu oleh kekhawatiran soal komunisme dan kepentingan perusahaan AS. Intervensi lain termasuk dukungan terhadap kudeta di Kongo yang berujung pada pembunuhan Patrice Lumumba dan campur tangan di berbagai negara lain selama Perang Dingin. Dalam beberapa kasus, AS juga terlibat dalam operasi militer yang menangkap pemimpin konflik, seperti penangkapan Saddam Hussein pada 2003 di Irak.
Motivasi di balik intervensi tersebut sering mencakup alasan keamanan nasional, melindungi warga atau sekutu AS, pengaruh geopolitik menghadapi rival seperti Uni Soviet/Rusia atau China, kepentingan ekonomi dan sumber daya, serta promosi nilai demokrasi, meskipun kritik memperdebatkan apakah motif yang dikemukakan selalu mencerminkan realita strategis AS.
Oleh : M. Yunus, Dosen Hubungan Internasional Unair
