Perdebatan mengenai gaya hidup, biaya hidup, dan nasihat agar masyarakat bekerja lebih keras kembali mengemuka di ruang digital. Pada Oktober 2026, Ketika unggahan influencer menuai pro dan kontra di media sosial terkait pandangannya tentang kerja keras dan ikhtiar untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Sebagian melihatnya sebagai motivasi, sementara lainnya menilai pesan tersebut belum mempertimbangkan kenyataan bahwa banyak orang bekerja keras, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Persoalannya bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan pertanyaan mendasar, apakah kemiskinan hanya disebabkan kurangnya usaha individu, atau ada struktur ekonomi yang membuat kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan?
Buruh yang bekerja sepanjang hari, pengemudi ojek daring yang menghabiskan waktu di jalan, pedagang kecil yang membuka lapak sejak pagi, hingga petugas kebersihan merupakan contoh pekerja yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Penghasilan mereka harus dibagi untuk makan, kontrakan, transportasi, pendidikan anak, listrik, dan kesehatan. Ketika pendapatan terbatas sementara biaya hidup terus berjalan, kerja keras belum tentu cukup untuk mengangkat keluarga dari kerentanan ekonomi.
Pengemudi ojek daring menghadapi ketidakpastian pesanan dan biaya operasional. Pedagang kecil berhadapan dengan harga bahan baku dan daya beli konsumen, sedangkan buruh harian dapat kehilangan penghasilan ketika tidak memperoleh pekerjaan. Mereka bukan tidak berusaha. Hasil kerja juga dipengaruhi tingkat upah, kesempatan kerja layak, perlindungan sosial, akses pendidikan, dan ketimpangan ekonomi.
Karena itu, kemiskinan perlu dipahami sebagai persoalan individual sekaligus struktural. Kerja keras tetap penting, tetapi menasihati masyarakat agar berusaha lebih giat tanpa membahas upah dan kesempatan ekonomi berisiko menjadikan persoalan struktural sebagai kesalahan pribadi. Perbedaan gaya hidup pun perlu dilihat dalam konteks kemampuan ekonomi, seperti kenaikan harga beras, transportasi, dan biaya sekolah dapat mengubah seluruh anggaran keluarga berpenghasilan rendah.
Ketika Spanduk Diturunkan, Persoalan Belum Selesai
Pada 20 Oktober 2026, Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk di Patung Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Spanduk tersebut kemudian diturunkan petugas.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan, mengapa simbol kritik menjadi perhatian, sementara persoalan biaya hidup dan krisis iklim membutuhkan penyelesaian nyata? Pernyataan bahwa negara lebih takut terhadap spanduk daripada persoalan rakyat merupakan kritik, bukan fakta tentang motif pemerintah. Namun, peristiwa ini layak menjadi momentum untuk menguji keseriusan kebijakan dalam menjawab tuntutan masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik mencatat 23,85 juta penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan pada Maret 2025, setara 8,47 persen populasi. Sementara itu, 57,80 persen penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal pada Agustus 2025. Angka tersebut tidak berarti seluruh pekerja informal miskin, tetapi menunjukkan pentingnya membahas kestabilan pendapatan dan perlindungan pekerja.
Perspektif Teknologi Pendidikan: Mengajar Publik Berpikir Kritis
Dalam perspektif teknologi pendidikan, radio bukan sekadar alat untuk menyebarkan informasi segala hal yang terjadi. Radio dapat menjadi lingkungan belajar masyarakat, tempat pendengar membangun pengetahuan, membandingkan perspektif, dan menguji argumen berdasarkan bukti.
Ketika influencer mengatakan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan kerja lebih keras, penyiar dapat mengajak pendengar membedakan motivasi personal dari analisis struktural. Ketika spanduk kritik diturunkan, penyiar dapat mengajak publik menilai bukan hanya tindakan aparat, tetapi juga substansi tuntutan, data pendukung, dan tindak lanjut kebijakan.
Program radio dapat dikembangkan menjadi pembelajaran publik melalui diskusi interaktif, simulasi pengelolaan anggaran rumah tangga, penjelasan data statistik, serta podcast yang menghubungkan pengalaman pekerja dengan analisis ahli. Potongan siaran juga dapat dibagikan di media sosial, dilengkapi sumber data dan pertanyaan reflektif agar pendengar tidak sekadar bereaksi, tetapi belajar mengevaluasi informasi.
Teknologi pendidikan juga mengajarkan bahwa persoalan sosial tidak dapat dijelaskan melalui satu variabel. Kemiskinan berkaitan dengan keterampilan individu, kualitas pendidikan, struktur pasar kerja, tingkat upah, akses terhadap sumber daya, dan kebijakan publik. Karena itu, pendidikan tidak boleh berhenti pada pesan “belajarlah lebih giat agar sukses”, tetapi juga harus membekali masyarakat dengan kemampuan memahami sistem yang memengaruhi kesempatan hidup mereka.
Karena kerja keras patut dihargai, tetapi kemiskinan tidak boleh semata-mata dibebankan kepada individu. Kritik publik juga tidak seharusnya berhenti pada persoalan spanduk yang diturunkan.
Tugas negara adalah menjawab persoalan masyarakat, tugas media menguji jawaban tersebut, dan tugas pendidikan membangun pemahaman kritis. Radio yang berpihak pada kepentingan publik harus berani bertanya, memeriksa fakta, memberi ruang bagi suara yang jarang terdengar, dan menagih solusi. Sebab, menurunkan spanduk membutuhkan waktu singkat, sedangkan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan memerlukan kebijakan nyata, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh: Dini Nastiti Wardani
Mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Unesa
